Daftar Isi

.:: Daftar Isi ::.

Senin, Mei 06, 2013

makalah hak asasi perempuan


HAK ASASI MANUSIA
(KHUSUS PEREMPUAN)







DISUSUN OLEH:
DIANA ANITA KRISTIANTI











ABSTRAK
Jika kita lihat dalam sejarah tampak bahwa upaya untuk memperbaiki konsep hak asasi perempuan telah berlangsung cukup lama. Yang terakhir dilakukan adalah pada saat diselenggarakannya Konferensi HAM Sedunia di Wina pada bulan Juni tahun 1993 yang lalu. Dalam konferensi tersebut dan konferensi-konferensi lain sebelumya , berbagai organisasi internasional (terutama non pemeintah, khususnya organisasi perempuan dan para pembela hak-hak perempuan) breupaya untuk mengoreksi konsep-konsep HAM yang telah ada , dengan memasukkan perspektif perempuan ke dalam konsep-konsep tersebut. Konferensi Wina tersebut merupakan momentum dari berbagai momentum internasional yang telah meramaikan peredebatan tentang hak asasi perempuan ini.











KATA PENGANTAR
Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkat dan rahmatNya saya bisa menyelesaikan tugas makalah ini dengan tepat waktu dan maksimal.
              Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Tata Negara semester genap tahun ajaran 2012/2013. Adapun topik yang dibahas didalam makalah ini adalah pentingnya Hak Asasi Manusia (khusus perempuan), bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia (khusus perempuan), serta bentuk perlindungannya di Indonesia.
            Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak terutama teman-teman  yang telah berkontribusi dan mendukung secara moral untuk tersajinya makalah ini. Penulis juga menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu dikarenakan keterbatasan yang ada bagi penulis.Sehingga penulis sangat menharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca.
            Kiranya makalah ini memberikan banyak manfaat bagi kehidupan kita semua.Sehingga penegakan hukum dan hak asasi manusia (khusus perempuan) didunia terutama di Indonesia dapat terselesaikan, atas perhatianya saya ucapkan terima kasih.

                                                                                                           
                                                                                                               Depok ,29 April 2013
                                                                                                                       
                                                                                                                                               

                                                                                                             Diana Anita Kristianti
                                                                                                                                                                      











DAFTAR ISI
Halaman judul……………………………………………………………………………i
Abstrak …………………………………………………………………………………..ii
Kata pengantar……………………………………………………………………………iii
Daftar isi………………………………………………………………………………….iv
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang…………………………………………………………….…..1
1.2 Rumusan Masalah……………………………………………………………..2
1.3 Tujuan penulisan………………………………………………………………2
BAB II PEMBAHASAN
            2.1 Perlindungan Hak Asasi Manusia Khusus Perempuan) Di Dunia………....….3
            2.2  Perlindungan Hak Asasi Manusia Khusus Perempuan) Di Indonesi……...….8
BAB III PENUTUP
            3.1 Kesimpulan……………………………………………………………………13
            3.2 Saran…………………………………………………………………………..13
DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………………………..14







BAB I
PENDAHULUAN
1.1  Latar Belakang
Belakangan ini pembicaraan tentang perempuan dan hak asasi manusia (HAM) baik yang berkaitan dengan konsepnya maupun implementasinya dalam artian tuntutan kaum perempuan terhadap pemenuhan hak asasinya semakin menonjol. Pada pokoknya kaum perempuan di seluruh dunia merasa bahwa mereka belum sepenuhnya menikmati hak-hak mereka karena belum terjamin dalam peraturan perundangan di Negara mereka masing-masing ataupun secara de facto hak-hak mereka belum dilaksanakan. Perjuangan untuk memasukkan perspektif perempuan dalam konsep HAM ini didasarkan pada kenyataan bahwa pelanggaran hak asasi perempuan (women’s human right) oleh masyarakat yang patriarki di berbagai bidang kehidupan semakin dirasakan tidak adil oleh kaum perempuan. Pembagian peran seksual yakni yang menempatkan perempuan di rumah (sector domestic/privat) dan laki-laki diluar rumah (sector public) menyebabkan terbatasnya akses perempuan terhadap  sumber daya ekonomi, social, dan juga politik. Secara ekonomi ia menjadi ssngat tergantung kepada suaminya, dan kalaupun ia bekerja ia tidak dipandang sebagai manusia yang utuh karena ia hanya dianggap sebagai pencari penghasilan tambhan dalam keluarga. Akibatnya seringkali ia dianggap berstatus lajang sekalipun sudah dalam status menikah, oleh karena itu ia tidak berhak menerima tunjangan-tunjangan (keluarga atau kesehatan) karena dianggap telah mendapatkannya dari suaminya. Dalam sistem kapitalisme global perempuan mengalami diskriminasi upah dengan laki-laki yang juga berupah rendah, ini berarti bahwa jika kaum laki-laki mendapatkan perlakuan buruk di dunia kerja maka perempuan mendapatkan perlakuan yang jauh lebih buruk lagi. Contohnya dapat kita lihat pada kasus marsinah seorang buruh yang terpaksa mati karena menuntut kenaikan upah yang memang mebnjadi haknya menurut ketentuan yang berlaku, karena tuntutannya ia tidak hanya cukup dibunuh tapi juga disiksa pada bagian vaginanya sebelum kematiannya tiba. Hal itu dilakukan karena ia seorang perempuan yang secara biologis memiliki ciri-ciri khusus tapi juga dilekatkan sifat-sifat tertentu berdasarkan gendernya. Atau lebih tegasnya penyiksaan itu dilakukan karena tidak saja sifat biologisnya tapi juga sifat gender yang dilekatkan padanya sebagai seorang perempuan. Secara politik, kaum perempuan dianggap sekunder dan tidak mempunyai otonomi, karena suamilah yang berkedudukan sebagai kepala  keluarga, yang memutuskan urusan-urusan yang bersifat public. Seorang perempuan yang telah kawin serta merta dianggap telah menjadi milik suaminya atau jika belum kwin milik ayah atau saudara laki-lakinya. Oleh karena itu kekerasan yang terjadi terhadap istri atau anak-anak perempuan tidak dianggap sebagai pelanggaran HAM. Tujuan pengarusutamaan gender adalah menarik perempuan ke dalam arus utama pembangunan bangsa dan masyarakat sebagai warga Negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki. Pengarusutamaan gender berfungsi untuk menciptkan mekanisme-mekanisme kelembagaan bagi kemajuan perempuan di segala bidang kegiatan dan kehidupan masyarakat dan pemerintahan. Selain itu juga untuk mewujudkan kesetaraan gender dan keadilan gender di seluruh lapisan masyarakat.
1.2  Rumusan masalah
1.2.1        Bagaimana bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia (khusus perempuan)       di dunia?
1.2.2        Bagaimana bentuk perlindungan hak asasi manusia (khusus perempuan) di Indonesia?
1.3  Tujuan Penulisan
1.3.1     Mengetahui bentuk perlindungan terhadap hak asasi perempuan (khusus perempuan) di dunia.
1.3.2     Mengetahui bentuk perlindungan Hak asasi manusia (khusus perempuan) di Indonesia.


















BAB II
PEMBAHASAN
2.1   Perlindungan Hak Asasi Manusia (Khusus Perempuan) di Dunia.
            Jika kita lihat dalam sejarah tampak bahwa upaya untuk memperbaiki konsep hak asasi perempuan telah berlangsung cukup lama. Yang terakhir dilakukan adalah pada saat diselenggarakannya Konferensi HAM Sedunia di Wina pada bulan Juni tahun 1993 yang lalu. Dalam konferensi tersebut dan konferensi-konferensi lain sebelumya , berbagai organisasi internasional (terutama non pemeintah, khususnya organisasi perempuan dan para pembela hak-hak perempuan) breupaya untuk mengoreksi konsep-konsep HAM yang telah ada , dengan memasukkan perspektif perempuan ke dalam konsep-konsep tersebut. Konferensi Wina tersebut merupakan momentum dari berbagai momentum internasional yang telah meramaikan peredebatan tentang hak asasi perempuan ini. Konferensi lain juga banyak membicarakan tentang status dan peran perempuan seperti Konferensi Dunia tentang kependududkan yang diadakan di Kairo bulan September 1994. Dalam konferensi tersebut terumuskan dengan sangat tajam suatu hak yang boleh dikatakan baru dalam percaturan hak asasi manusia yakni hak kesehatan reproduksi. Selanjutnya adalah Konferensi yang dilaksanakan di Beijing tahun 1995. Konferensi ini merupakan konferensi Dunia ke empat setelah sebelumnya diselenggarakan di Mexico (1975), Kopenhagen (1980), dan Nairobi (1985). Dalam konferensi ini dirumuskan berbagai landasan aksi yang harus dilakukan oleh Negara dalam rangka memajukan kaum perempuan. Landasan aksi tersebut memfokuskan pada 12 area keprihatian (area of concern) yang meliputi perempuan dan kemiskinan, pendidikan dan pelatihan perempuan, perempuan dan kesehatan, kekerasan terhadap perempuan, perempuan dan konflik bersenjata, perempuan dan ekonomi, perempuan dalam kekuasaan dan pengambilan keputusan, mekanisme kelembagaan bagi kemajuan perempuan, hak asasi manusia, perempuan dan media, perempuan dan lingkungan hidup, dan anak-anak perempuan. Pelaksanaan dari landasan aksi ini akan diuji setiap lima tahun dalam sidang umum Majelis PBB. Yang pertama dilaksanakan di New York pada bulan Juni tanun 2000. Secara yuridis (de jure) hak-hak perempuan di dalam bidang ekonomi, social, budaya, sipil dan politik yang menjadi substansi dari Konvensi CEDAW[1], telah diakui dunia internasional termasuk Indonesia yang telah meratifikasi Konvensi tersebut pada tahun 1984 dan sekaligus berkewajiban untuk melaksanakannya.


Konvensi Internasional Dan Hak-Hak Asasi Perempuan (HAP)
DR. Natalie kaufman Havener, seorang guru besar dari University of South Carolina, membagi konvensi Internasional[2] menjadi 3 kategori yaitu:
1.      Konvensi yang bersifat melindungi (protective Convention)
Konvensi ini berkaitan dengan isu tentang hak ekonomi dan secara implicit memasukkan/menerima definisi social tentang perempuan sebagai istri dan ibudalam hal ini identitas perempuan tidak dinilai dari kontribusi aktualnya di sector public akan tetapi lebih pada sector domestic. Sebagai contohdari kategori ini adalah Konvensi yang berkaitan dengan kerja Malam bagi perempuan yang bekerja di sector industry (Convention Concerning Night Work of Women Employed in industry). Konvensi ini dirumuskan oleh ILO pada tahun 1919 yang kemudian direvisi dan dimodifikasi pada tahun 1934 dan 1948. Konvensi lainnya adalah yang berkaitan dengan larangan memperkerjakan perempuan pada pekerjaan-pekerjaan di bawah tanah di pertambangan (Convention Concerning the Employment of women underground in mines and all of kind) yang dikeluarkan pada tahun 1946.
2.      Konvensi yang bersifat koreksi (corrective convention)
Konvensi ini didasarkan pada asumsi bahwa dalam bidang-bidang yang khusus kaum perempuan tidak memeperoleh perlakuan yang adil. Tujuan utama dari konvensi dalam kategori ini adal;ah untuk meningkatkan status dan kedudukan kaum perempuan dalam masyarakat yang telah diperlakukan sebagai obyek (seks) dan dianggap tidak mempunyai status apapun dalam masyarakat , dimana laki-laki tidak akan mengalaminya sebagai korban. Konvensi pertama yang berkaitan dengan upaya untuk melakukan koreksi terhadap pelanggaran paling dasar terhadap perempuan adalah yang berkaitan dengan kesepakatan pada tahun 1904 dan ditingkatkan menjadi konvensi pada tahun 1910,1921,1933 dan 1947. Dengan dikeluarkannya konvensi ini masyarakat dunia telah mencoba mengatur masalah pelacuran dengan ,melarang pengiriman perempuan dan anak-anak untuk tujuan-tujuan yang amoral.

3.      Konvensi yang bersifat non diskriminatif (non-discrimination convention)
Pernyataan pertama yang memuat prinsip bahwa jenis kelamin tidak semestinya menjadi dasar segala bentuk diskriminasi termuat dalam preambule piagam PBB yang antara lain meenyatakan: “Demi memperteguh kepercayaan pada hak-hak asasi manusia,pada haga dan derajat diri manusia , pada hak-hak yang sama baik laki-laki maupun wanita … “. Prinsip itu diualng lagi dalam pasal-pasal I, I3 (1), 55©, 58, 62 (2) dan pasal 76 © piagam PBB tersebut. Selanjutnya prinsip non-diskriminasi ini ditegaskan kembali dalam pasal 2 Deklarasi sedunia tentang HAM. Prinsip ini tercermin juga dalam pasal I6 Deklarasi tersebut yang pada pokoknya memberikan hak yang sama kepada laki-laki dan perempuan untuk mencari jodoh dan membentuk keluarga dengan tidak dibatasi oleh kebangsaan, kewarganegaraan dan agama, perkawinan harus dilakukan atas dasar suka sama suka. Keduanya juga mempunyai hak yang sama dalam perkawinan dan perceraian. Di samping itu terdapat empat buah konvensi lagi yang bisa digolongkan dalam kategori non-diskriminasi khususnya yang berkaitan dengan isu khusus. Pertama adalah Konvensi tahun 1951 yang bertkaitan dengan pembayaran upah kepada pekerja laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang bernilai sama (Convention concerning Equal remuneration for men and women workers for work of equal value). Kedua, adalah konvensi tahun 1953 tentang hak politik perempuan (Convention on political right of women). Ketiga adalah konvensi tahun 1962 tentang persetujuan untuk kawin, umur minimum kawin dan pencatatan perkawinan (Convention against Discrimination in education ).  
·         Konvensi penghapusan perdagangan manusia dan eksploitasi pelacur (convention for the suppression of the traffic in persons and of the exploitation of the prostitution of others).
            Pakta ini mencerminkan pandangan yang pada waktu itu dominan didalam komite ketiga[3]. Bahwa pelacur adalah korban karena itu hukuman harus diajatuhkan terhadap yang menjerumuskan mereka. Pakta ini mewajibkan Negara peserta untuk menghukum mereka yang menjerumuskan orang-orang bahkan jika korban menyetujuinya , demi memuaskan manusia lainnya. Peserta juga terikat untuk menghukum mereka yang mengeksploitasi pelacur.
·         Konvensi Mengenai Kondisi Kerja Buruh Perkebunan (Convention Corcerning Condition Of Employment Of Planation Workers)
Konvensi ini mencakupi subyek yang sangat luas dengan memadukan peraturan-peraturan dari berbagai perjanjian organisasi buruh internasional dan menyoroti secara khusus pada aspek yang menyangkut buruh perkebunan. Bagian perlindungan kehamilan mengikuti garis-garis yang telah ditetapkan sebelumnya oleh konvensi perlindungan kehamilan. Negara boleh meratifikasi bagian operatif tertentu dari kovensi.
·         Konvensi Internasional Penghapusan Peredagangan Perempuan Dan Anak ( International Convention For The Suppression Of The Traffic In Women And Children).
·         Konvensi Mengenai Ketja Malam Bagi Perempuan Yang Bekerja Di Sector Industry (Convention Concerning Night Work Of Women Employed In Industry)
Pakta terakhir ini tersebut mendefinisikan pengertian “malam” guna memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada para pengusaha. Konvensi ini mengijinkan ditangguhkannya aturan-aturan yang terkandung di dalamnya pada masa keadaan darurat jika kepentingan nasional mendukung hal tersbeut. Ia juga memperluas lebih jauh pengecualian terhadap perempuan yang menduduki jabatan menejemen yang tidak melakukan pekerjaan manual.
·         Konvensi Mengenai Diskriminasi Dalam Lapangan Kerja Dan Pekerjaan(Convention Concerning Discrimination In Respect Of Employment And Occupation)
   Hak untuk bekerja dengan jelas dinyatakan dalam pasal 23 dari deklarasi universal Hak Asasi Manusia. Organisasi buruh Internasional menempatkan diskriminasi dalam lapangan kerja dan pekerjaan sebagai agenda dalam sidangnya yang keempatpuluh (1957) sehubungan dengan komisi hak asasi manusia dan subkomisi pencegaha diskriminasi dan perlindungan minoritas. Baik subkomisi lapangan kerja dan pekerjaan berikut semua komentar dari pemerintah atasnya. Dalam sidang berikutnya tanggal 15 juni 1960, sidang umum dari organisasi buruh internasional menyetujui sebuah rekomendasi yang berisi ketentuan-ketentuan dasar yang sama tapi dalam bentuk non pakta. Konvensi ini diberlakukan pada tanggal 15 juni 1960, sesuai dengan pasal 8. Duabelas bulan setelah diratifikasi oleh dua anggota.
·         Konvensi Anti Diskriminasi Dalam Pendidikan (Convention Against Discrimination In Education)
Konvensi ini melarang diskriminasi pendidikan berdasarkan sejumlah alas an. Konvensi menyerukan kepada Negara-negara peserta untuk menghapuskan diskriminasi dalam berbagai fase pendidikan, administrasi sekolah,penerimaan murid baru,bantuan keuangan,bantuan public,fasilitas dan kualifikasi guru. Tujuannya adalah bkesetaraan kesempatan serta perlakuan dan negaradiminta untuk mengambil semua langkah yang sesuai untuk tujuan ini.
·         Tambahan Konvensi Mengenai Penghapusan Perbudakan , Perdagangan Budak Dan Lembaga-Lembaga Serta Praktek Serupa Perbudakan (Supplementary Convention On The Abolition Of Slavery, The Slave Trade, And Institutions And Practice Similar To Slavery).
Konvensi mewajibkan Negara peserta untuk mengambil langkah-langkah guna penghapusan sesegera mungkin perangkat-perangkat kelembagaan serta praktek-praktek yang meliputi perbudakan berdasarkan hutang, penghambaan, pertunangan anak, dan praktek-praktek perkawinan dimana seorang perempuan diperlukan sebagai harta milik oleh baik keluarganya sendiri maupun keluarga suaminya, atau bisa diwariskan setelah kematian suaminya.
·         Deklarasi Meksiko Tentang Kesetaraan Perempuan Dan Sumbangan Mereka Bagi Pembangunan Dan Perdamaian (Declaration Of Mexico The Equality Of Women And Their Contribution To Development And Peace).
Deklarasi meksiko menggariskan hubungan antara status perempuan dan sistem politik dan ekonomi internasional. Ia menekankan kebutuhan untuk menerapkan tata ekonomi internasional baru dan juga merujuk pada kebutuhan kerjasama internasional guna menghapuskan kolonialisme , pendudukan oleh bangsa asing, apharteid, dan zionisme[4]. Yang disebut terakhir menjadi sumber kontroversi yang serius ia dan bukannya pernyataan-pernyataan pokok tentang perbaikan status permpuan, secara langsung menjadi sebab dari beberapa penolakan dan abstensi. Deklarasi disetujui dengan 89 suara melawan 3 dan 18 abstain.
·         Konvensi Tentang Tenaga Kerja Perempuan Dalam Pekerjaan Di Bawah Tanah Dalam Segala Jenis Pertambangan (Convention Concerning The Employment Of Women On Underground Work In Mines Of All Kinds).
Konvensi ini melarang semua perempuan kecuali mereka yang termasuk kategori kerja khusus, untuk bekerja dinpertambangan bawah tanah. Konvensi ini juga menuntut agar segenap ketentuannya juga diterapkan di wilayah jajahan. Pada tahun 1946, organisasi buruh internasional menyetujui ketentuan akhir pembaharuan konvensi, yang berfungsi sebagai perubahan resmi sehubungan denganembubaran liga bangsa-bangsa. Tidak ada ketentuan utama yang diubah kecuali penggantian formalitas sesuai dengan aturan dan syarat-syarat yang terdapat dalam ketentuan akhir pembaharuan konvensi.

·         Konvensi Internasional Untuk Penghapusan Perdagangan Perempuan Dewasa (International Convention For The Suppression Of Thebtraffic In Women Of Full Age)
·         Konvensi Mengenai Hak-Hak Politik Perempuan( Convention On The Political Rights Of Women)
Konvensi mengatur bahwa perempuan mempunyai hak untuk memilih, berhak untuk mencalonkan diri serta dipilih dalam pemilihan umum, dan berhak memegang jabatan public, semuanya dengan syarat-syarat yang sama dengan calon laki-laki. Berdasarkan resolusi dewan ekonomi dan social 540 E (XVI) tanggal 23 juli 1953, dibentuklah suatu sistem pelaporan sukarela dimana Negara-negara peserta melaporkan setiap dua tahun sekali kepada dewan tentang langkah-langkah yang mereka ambil untuk menerapkan konvensi. Pada tahun 1963 pelaporan diperluas bagi Negara-negara yang meratifikasi pada tahun 1972 prosedur pelaporan digabungkan dengan sistem pelaporan empat tahunan yang ditetapkan dengan deklarasi penghapusan diskriminasi terhadap perempuan (declaration on the elimination of discrimination against women).
·         Konvensi Perlindungan Kehamilan (Pregnant Protection Convention).
·         Konvensi Tersebut Juga Memperpanjang Periode Cuti Kehamilan Dari Enam Minggu Menjadi Dua Belas Minggu, Dan Meningkatkan Kelenturan Pengambilannya.
·         Konvensi Mengenai Persetujuan Atas Perkawinan, Usia Minimum Perkawinan Dan Pendaftaran Perkawinan (Convention On Consent To Marriage, Minimum Age For Marriage And Registration Of Marriages).
Untuk menjamin persetujuan bebas dari para pihak yang akan melangsungkan perkawinan, konvensi mensyaratkan agar setelah perkawinan diumumkan, para pihak harus memberikan persetujuan secara pribadi didepan otoritas yang berwenang. Konvensi ini juga mensyaratkan agar Negara menetapkan batas usia minimum untuk melakukan perkawinan serta mengembangkan program pendaftaraan resmi bagi perkawinan.
·         Konvensi Mengenai Pengupahan Yang Sama Bagi Pekerja Laki-Laki Dan Perempuan Untuk Pekerjaan Yang Sama Nilainya (Convention Concerning Equal Remuneration For Men And Women Workers For Work Of Equal Value).
Perlindungan hak asasi perempuan lain (internasional):
- konvensi PBB tentang penghapusan perdagangan manusia dan eksploitasi pelacuran (the convention for suppression of the traffic in persons and exploitation of the prostitution of other)- 1949
- konvensi PBB tentang penghapusan segala bentukdiskriminasi terhadap perempuan-CEDAW,1979
-united nation convention against transnational organized crime and united nation protocol to prevent,suppress and punish trafficking in persons, specially women and child-2000.
2.2 Perlindungan Hak Asasi Manusia (khusus perempuan) di Indonesia.
            Untuk lebih memahami dan mengoperasikan hak-hak perempuan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bernegara, bahkan antar Negara, maka sistem hukkum kita seyogyanya tidak mendiskriminasi perempuan. Hak-hak politik, perkawinan,ketenagakerjaan,pendidikan,kesehatan, dan hak di bidang hukum, diatur dalam U No.39 Tahun 1999 (UU HAM), yaitu:
·         Pasal 46: sistem pemilihan umum,kepartaian,pemilihan anggota badan legislative,dan sistem   pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif, harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan.
·         Pasal 47: seorang wanita yang menikah dengan seseorang pria berkewarganegaraan asing tidak secara otomatis mengikuti status kewarganegaraan suaminya tetapi mempunyai hak untuk mempertahankan,mengganti,atau memperoleh kembali status kewarganegaraannya.
·         Pasal 48: wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yangn telah ditentukan.
·         Pasal 49:
(1)   wanita berhak untuk memilih,dipilih,diangkat dalam pekerjaan,jabatan,dan profesi sesuai dengan persyaratandan peraturan perundang-undangan.
(2)   Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan reproduksi wanita.
(3)   Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.
·         Pasal 50: wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya.
·         Pasal 51:
(1)   Seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya, dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama.
(2)   Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam rangka pemenuhan agenda pembangunan masa akabinet persatuan di bawah presiden soesilo bambang yudhoyono.pemerintah telah mengeluarkan rencana pembangunan jangka menengah nasional(RPJMN) tahun 2004-2009 dengan peraturan presiden RI No.7 Tahun 2005 tentang RPJMN. Salah satu agenda dalam pembangunan adalah “menciptakan Indonesia yang adil dan demokratis termasuk peningkatan kualitas kehidupan dan peran oerempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak”. Di Indonesia pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:
·         Bidang pendidikan
a. Tersosialisasinya UU nomor 7/1984 tentang ratifikasi CEDAW, pelatihan CEDAW di provinsi dan pembentukan komisi penyusunan laporan CEDAW ditingkat pusat.
b.Tersusunnya model pendidikan perempuan pesisir, pendidikan perempuan dan IPTEK
c. Asean commites on women di manila philiphina untuk mengidentifikasi informasi success story pelaksanaa kerjasama pemberdayaan perempuan Negara-negara ASEAN dan Eropa yang dapat dijadikan acuan kementrian PP.
·         Bidang ekonomi
a)Terlaksananya kajian harmonisasi peraturan perundang-undangan bidang ekonomi bagi perempuan tingkat daerah(jawa,bali), untuk mengidentifikasi pasal-pasal yang berbenturan dan bias gender
b)      Revitalisasi program peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera (P2WKKS)
c)Fasilitasi dalam pengintegrasian kebijakan tentang peningkatan akses dan usaha ekonomi mikro, , kecil dan menengah perempuan
d)     Monitoring dan evaluasi program P2WKSS di tujuh provinsi (Jambi,Riau,Bali,Kalsel,Sulteng,dan Maluku). Hasil monev diketahui bahwa P2WKSS masih relevan untuk dilaksanakan,walaupun sempat terhenti pendanaannya
e)Study banding mikro kredit ke Malaysia,bertujuan untuk pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi utamanya usaha mikro,kecil dalam menjalankan usahanya serta akses mereka pada perbankan
f)  Terlaksananya pameran produk usaha kecil mikro perempuan bekerjasama dengan pihak swasta yang diselenggarakan setiap tahun sejak tahun 2003. Pameran I dan II dilaksanakan di Yogyakarta , dank e III di Bandung
·         Bidang kesehatan
a)Pemantaan jejaring kerja dengan TP-PKK dalam upaya percepatan penurunan AKI melalui gerakan saying ibu
b)      Fasilitasi pembentikan model kecamatan saying ibu di provisnsi
c)Sosialisasi pencegahan penyalahgunaan napza dan penyebaran HIV/AIDS bagi organisasi perempuan dan kemasyarakatan di provinsi
d)     Terakomodirnya perlindungan hukum dan pelayanan kesehatan reproduksi yang dibutuhkan perempuan dalam rencana amandmen UU No.23 Tahun 1992 tentang kesehatan
·         Bidang ketenagakerjaan
a)Menetapkan peraturan perundangan tentang peningkatan akses dan usaha ekonomi mikro,kecil,menengah, dan menyusun berbagai kebijakan dan strategi peningkatan perlindungan perempuan yang bekerja di dalam dan luar negeri
b)      Upaya perlindungan tenaga kerja perempuan
·         Bidang social, budaya, dan lingkungan
a)Terlaksananya kajian potensi nilai-nilai budaya dan kearifan local di 3 provisnsi yaitu sumsel,sulut dan jatim
b)      Tersusunnya infokit teknologi tepat guna yang responsive gender
c)Terselenggaranya pertemuan dan koordinasi dalam persiapan penyusunan RAN pornografi dan Pornoaksi di tingkat nasional
d)     Tersusunnya pedoman pengelolaan lingkungan hidup
e)Tersosialisasinya gerakan masyarakat bersih pornografi dan pornoaksi di 3 provinsi yaitu : sumut,sumsel dan sulsel
·         Bidang hukum
a)Telah disahkannya PP no. 4 tahun 2006 tentang penyelenggaraan dan kerjasama pemulihan korban KDRT
b)      Koordinais dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait khususnya dengan DPR-RI dalam menyiapkan RUU tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang
c)Tersusunnya RPP pemulihan korban KDRT
d)     Tersusunnya sistem pencatatan pelaporan KDRT
e)Fasilitasi penyusunan RUU tentang pornografi dengan pihak-pihak terkait khususnya DPR-RI
·         Bidang politik
a)Melakukan penyusunan panduan rencana aksi peningkatan partisipasi politik perempuan yang bertujuan untuk meningkatkan keterwakilan , posisi, dan peran serta komposisi perempuan di lembaga legislative,eksekutif, dan yudikatif di pusat maupun daerah
b)      Identifikasi peraturan perundangan di bidang politik dan pemilu di lembaga legislative untuk mengidentifikasi pasal-pasal dalam undang-undang no.31 tahun 2002 tentang parpol, uu no 12 tahun 12 tahun 2003 tentang pemilu dan uu no.22 tahun 2003 tentang susduk MPR,DPR,DPD,dan DPRD yang tidak ramah perempuan dan kurang mendukung upaya perwujudan keterwakilan perempuan 30% di legislative
c)Teridentifikasi peraturan perundang-undangan kepegawaian tentang peran serta dan posisi perempuan di lembaga eksekutif   
Ketentuan mengenai perlindungan hak-hak asasi manusia khusus perempuan di Indonesia diantaranya:
Undang-undang republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, instruksi presiden no.9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional, uu nomor 68 tahun 1958 pasal 1,2,dan 3(ratifikasi konvensi mengenai hak-hak politik perempuan, selanjutnya pada tahun 1984 pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi konvensi PBB mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan melalui UU No. 7 tahun 1984. Di Indonesia Instrumen hokum nasional tentang pencegahan perdagangan perempuan dan anak diantaranya:
·            Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur larangan perdagangan perempuan: ps.297
 T  Pasal-pasal lain tentang perampasan kemerdekaan orang lain : ps.328, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 336.
·         Pasal 20 dan pasal 65 UU No.39/1999 Tentang Hak Asasi Manusia
·         Pasal 6 UU No.7 tahun 1984 Tentang pengesahan Konvensi penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan
·         UU tentang perlindungan anak
·         UU No.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga



















BAB III
PENUTUP
3.1 KESIMPULAN
         Kepedulian terhadap masalah gender dan kesehatan perempuan walaupun agak meningkat tetapi perlu dijalin sebagai kekuatan. Memperkokoh ketahanan dan kesejahteraan keluarga serta dukungan social yang mengakar dalam masyarakat dengan cara pemberdayaan perempuan akan merupakan kekuatan baru dalam menyongsong generasi baru yang berkualaitas dengan mendengarkan suara baru pemberdayaan perempuan yang dapat memperngaruhi pengambilan keputusan. Penghormatan terhadap hak asasi perempuan yang dikuatkan dengan prinsip bahwa hak-hak dan kesehatan reproduksi adalah hak asasi perempuan, yang mempunyai dimensi bahwa hak-hak reproduksi dan kesehatan reproduksi merupakan pilihan pribadi dan tanggung jawab social. Pada hakikatnya manusia terlahir dnegan membawa apa yang disebut dengan hak asasi manusia hak tersebut sama pada setiap manusia, dan Negara berkewajiban untuk memeliharanya. Di dunia Internasional perlindungan terhadap hak-hak asasi khusus perempuan sudah banyak diperjuangkan, begitu pula di Indonesia, banyak hukum positif yang memperkuat perlindungan terhadap hak-hak perempuan.
3.2 SARAN
         Sekalipun sudah banyak ketentuan yang mengaur mengenai hak-hak asasi manusia khusus perempuan akan tetapi dapat kita lihat angka kekerasan terhadap perempuan di Indonesia masih mencapai angka 3.753, hala ini menunjukkan bahwa hak-hak perempuan masih terpasung dan belum sepenuhnya diakui. Oleh karena itu perlu ditingkatkan kembali mengenai perlindungan terhadap hak-hak asasi perempuan, tidak hanya sebuah deklarasi akan tetapi wujud nyata yang berupa tindakan yang dapat dipertanggung jawabkan.







DAFTAR PUSTAKA
Sapardjaja,Komariah Emong.2008.Kompendium Tentang Hak-Hak Perempuan.Jakarta:Pengayoman
----.2005.Hak Azasi Perempuan Instrument Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender.Jakarta:Yayasan Obor Indonesia
----.1999.Perisai Perempuan.Yogyakarta:Yayasan Galang
----.2007.Women For Peace (Seminar Dan Workshop Internasiona, Jakarta 30 April 2007).Depok:Filsafat UI Press
Khrisna,Sumi.2007.Women’s Livelihood Rights.New Delhi:Sage Publications
W
http://komnasperempuan.com


[1] CEDAW adalah instrument internasional yang merupakan salah satu konvensi hak asasi manusia. Melalui perjalanan panjang sejak dicetuskannya kenferensi PBB sedunia tentang perempuan I di Mexico City, perjuangan kaum perempuan untuk mendapatkan perlakuan yang sama dengan kaum laki-laki disahkan oleh PBB pada tahun 1979. Disamping itu terdapat empat buah kenvensi lagi yang dilakukan

[2] Dalam pasal I konvensi Internasional untuk penghapusan perdagangan perempuan (International convention for the suppression of the traffic in women of full age) pada pokoknya dikatakan bahwa dilarang untuk membawa perempuan dewasa ke Negara lain untuk tujuan amoral meskipun dengan persetujuannya. Yang menarik adalah perubahan masyarakat intyernasional terhadap masalah ini sebagaimana tercermin dalam konvensi 1949.

[3] ) adalah konvensi internasionaluntuk penghapusan perdagangan perempuan dan anaktertanggal 30 september 1921, diamendir dengan protocol yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan bangsa-bangsa pada 20 oktober 1974. Pakta ini dirumuskan oleh komite ke tiga (social,budaya, dan kemanusiaan) dari perserikatan bangsa-bangsa dan memasukkan beberapa modifikasi berdasar pada masukan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada komite ke enam.
[4] Menurut Prof.sadikin,S.H, Zionisme adalah sebuah gerakan politik ekstrim orang-orang Yahudi yang berupaya mendirikan sebuah Negara Yahudi di Palestina. Dari Negara itulah gerakan tersebut diharapkan bisa memerintah dunia seluruhnya. Zionisme berasal dari sebuah nama gunung “Zion” di al-Quds dimana gerakan ini sangat berambisi untuk membangun Haikal (candi) Sulaiman dan mendirikan sebuah kerajaan yang ibukotanya adalah al-Quds. Gerakan Zionisme berkaitan erat dengan seorang tokoh Yahudi Austria “Theodore Herzl”, yang dikategorikan sebagai pencetus pertama ide gerakan tersebut. Dan idenya itulah yang menjadi landasan berdirinya gerakan Zionisme internasional.

Berlangganan artikel via email :

Digawe dening Diana Adinda Pratama Kristianti

Share On:

Related Post:

Belum ada komentar untuk "makalah hak asasi perempuan"

Poskan Komentar

Berkomentarlah dengan baik

 
 
All Right Reserved - Sarung Hukum Indonesia
Digawe dening Sarung Hukum | Powered By Blogger.com